Oleh: H. Muallim Syuib Unoe
Tokoh Aceh di Jakarta | Mantan Ketua Umum Keluarga Alumni Asrama Mahasiswa (KALAM) FOBA Jakarta
Banjir dan longsor yang melanda Aceh bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian serius terhadap cara kita memahami makna pemulihan pasca bencana. Jalan yang kembali terbuka dan lumpur yang dibersihkan memang penting, tetapi itu bukan akhir dari krisis.
Di banyak wilayah, listrik masih belum stabil. BBM dan LPG sulit diperoleh. Bagi warga, kondisi ini berarti dapur tidak mengepul, usaha kecil terhenti, layanan kesehatan terganggu, dan bantuan kemanusiaan tersendat.
Pemulihan tidak boleh dipersempit menjadi laporan administratif. Selama energi belum pulih, masyarakat masih hidup dalam krisis.
Listrik, BBM, dan LPG bukan sekadar komoditas—ia adalah urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi. Tanpa energi, tidak ada pemulihan yang sesungguhnya. Rumah sakit tidak optimal, UMKM lumpuh, dan daya tahan masyarakat terus melemah.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu melangkah lebih tegas dan transparan. Publik berhak mengetahui peta pemulihan energi berbasis wilayah, bukan sekadar janji normatif. Koordinasi dengan PLN dan Pertamina harus menjadikan daerah terdampak bencana sebagai prioritas utama, bukan sekadar bagian dari rutinitas distribusi.
Saya mengapresiasi inisiatif masyarakat sipil dan lembaga riset seperti LP2STM yang mengangkat suara warga melalui pendekatan berbasis data dan laporan lapangan. Inilah bentuk kolaborasi yang dibutuhkan—negara hadir bersama rakyat, bukan di atas kertas.
Aceh tidak membutuhkan narasi bahwa situasi “sudah terkendali”, tetapi membutuhkan kehadiran nyata negara di rumah-rumah warga, di dapur, di warung kecil, dan di fasilitas publik.
Pemulihan sejati bukan tentang seberapa cepat laporan disusun, tetapi tentang seberapa cepat kehidupan warga kembali bermartabat.
Editor : Humas LP2STM-Aceh
Kontak Media:
Humas LP2STM-Aceh
humas@lp2stm.or.id
Home
LP2STM #RisetTeknologiDampak