LP2STM #RisetTeknologiDampak LP2STM.or.id – Banda Aceh, 27 Desember 2026| Aksi pengibaran bendera putih di sejumlah titik di Aceh pascabencana bukanlah gerakan politis, melainkan Sinyal SOS (Save Our Souls) dari masyarakat akibat kegagalan sistem distribusi bantuan.
Lembaga Teknokrat Mandiri (LTM) Watch dalam laporan investigasi lapangan yang dirilis hari ini mendokumentasikan bukti bahwa hingga 27 Desember 2026, distribusi bantuan masih terkonsentrasi di titik-titik utama. Direktur Eksekutif LTM Watch, Zikrul Khalid, ST., MT., menegaskan, “Bendera putih adalah data visual dan indikator krisis kepercayaan. Ini muncul karena sistem, koordinasi, dan akurasi data di lapangan gagal menyentuh kebutuhan sesungguhnya.”
Temuan Konkret: Distribusi Tidak Merata & Sistem yang Ambruk
Investigasi LTM Watch mengungkap bahwa wilayah seperti Bener Meriah, Gayo Lues, serta sebagian Aceh Utara dan Aceh Tamiang masih belum atau sangat minim menerima bantuan logistik. Sementara itu, posko-posko utama di ibu kota kabupaten lain telah menumpuk barang bantuan.
“Distribusi logistik saat ini masih ‘jauh panggang dari api’,” jelas Zikrul Khalid. “Bantuan terkonsentrasi hanya di lokasi yang mudah diakses. Di beberapa gampong terpencil seperti di Kecamatan Sawang (Aceh Utara) dan Kecamatan Meurah Dua, bantuan baru datang dalam jumlah tidak memadai setelah lebih dari 10 hari, padahal kerusakan di sana hampir 80%.”
Laporan ini juga menyoroti tiga kegagalan sistemik utama:
Data Penerima Bantuan (DTKS) Tidak Diperbarui: Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemerintah pusat masih menyimpan data penerima yang sudah tidak valid, sehingga bantuan tidak sampai pada keluarga terdampak yang sebenarnya.
Koordinasi Terputus di Tingkat Tapak: Terdapat gap komunikasi vertikal yang fatal. Laporan kebutuhan dari petugas lapangan di tingkat kabupaten kerap ‘tersaring’ atau tidak utuh saat dilaporkan ke level provinsi dan pusat, sehingga alokasi yang turun tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
Mekanisme Pengaduan Masyarakat Tidak Berjalan: Saluran aduan resmi pemerintah sering tidak responsif. Dalam kondisi ini, bendera putih menjadi saluran pengaduan alternatif yang terpaksa dilakukan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka.
Analisis LTM Watch: Akar Masalah Sistemik
Zikrul Khalid menganalisis akar masalah pada tiga tingkat kegagalan:
Sistem yang Kaku: Proses penyaluran terlalu birokratis dan bergantung pada administrasi dari atas, bukan responsif terhadap dinamika cepat di lapangan.
Koordinasi yang Tidak Efektif: Rapat koordinasi di level tinggi seringkali tidak berujung pada kejelasan tanggung jawab teknis di lapangan, seperti siapa yang bertugas mengangkut logistik ke desa terpencil, sehingga terjadi tumpang tindih.
Data yang Tidak Relevan: Pemerintah masih bergantung pada data statis (DTKS) untuk menangani situasi dinamis pascabencana, tanpa mekanisme rapid assessment yang melibatkan masyarakat lokal untuk pembaruan data real-time.
Rekomendasi Segera dari LTM Watch
Sebagai langkah konkrit perbaikan, LTM Watch merekomendasikan:
Pembentukan Tim Verifikasi Independen Desa: Melibatkan perwakilan desa dan relawan lokal untuk memverifikasi data penerima bantuan, memastikan tepat sasaran.
Penerapan Sistem “One Gate” di Kecamatan: Mengonsolidasikan semua logistik di tingkat kecamatan untuk kemudian didistribusikan berdasarkan peta kebutuhan dari tim verifikasi desa, bukan berdasarkan kuota kabupaten.
Transparansi Informasi Real-time: Memasang papan informasi di setiap posko distribusi yang berisi data jumlah bantuan yang masuk, daftar penerima, dan jadwal distribusi untuk mencegah spekulasi dan memulihkan kepercayaan.
“Jangan salah maknai bendera putih. Ini adalah sinyal darurat dari sebuah sistem yang sedang sekarat. Pemerintah harus mendengar bahasa rakyatnya yang paling sederhana ini,” tutup Zikrul Khalid, ST., MT. LTM Watch akan terus memantau dan mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana nasional.
—
Editor : Humas LP2STM
